BELUM TUNTAS, PENGUKURAN ELEVASI DI PADAJAYA

30 June 2011 18:28 WIB
 

WADO – Warga di Desa Padajaya, Kecamatan Wado kembali melakukan pendataan ulang untuk lahan yang terkena elevasi dan terlewat murni melalui kuasa masyarakat untuk lahan di Blok Leuwikanteh dan Pasirmuncang. Menurut kuasa masyarakat, Yono Daryono, pendataan ini dilakukan karena masih terdapat kesalahan-kesalahan pada peta normatif yang dikeluarkan pihak Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

“Pendataan ini hasil rekomendasi dari P2T dan Satuan Kerja Proyek Jatigede, awalnya itu ada masyarakat yang komplen, karena ada masyarakat yang memiliki lahan di dua blok tersebut namun tidak terdata dalam peta yang akan di bayar ganti ruginya,” ungkap Yono yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Padajaya, Senin (27/6) kemarin.

Ia menyebutkan, setelah dilakukan pengukuran ulang yang terbaru yang dilakukan P2T ternyata ada perbedaan antara data yang dulu dengan yang sekarang, dari data yang terbaru mencuat data sekitar 300 pemilik.

Untuk melengkapi data tersebut pihak Desa Padajaya melakukan pengawasan dan pengumpulan berkas dari warga, terutama bagi mereka yang merasa memiliki lahan di dua blok tersebut.

“Secara hukum nanti prosesnya dilakukan oleh P2T yang di dalamnya sudah ada satu kesatuan dengan BPN, sementara untuk pihak desa sendiri kami hanya bertugas untuk meyakinkan dan mengawasi serta nantinya menyamakan data yang ada dengan kenyataan di lapangan. Ya, maksudnya agar tidak ada kesalahan data lagi, toh kan tujuannya semua ini untuk merespon dari penyelesaian dampak, agar warga kami dapat menjadi tenang” paparnya.

Setelah dilakukan pendataan ulang Yono menyebutkan adanya perbedaan yang dapat merugikan masyarakat Padajaya, seperti misalnya tanah milik si A semula terdata dalam peta 100 bata, namun setelah diukur dan didata ulang ternyata si A memiliki luas tanah 150 bata.

BACA JUGA  Terlambat Bikin Akta Denda 1 Juta

“Data semacam itu banya kita temui, makanya dengan adanya pendataan ulang ini kerugian bagi warga dapat terdeteksi secara dini,” imbuhnya.

Dengan adanya pendataan ulang tersebut ia berharap dapat menyelesaikan benang kusut permasalahan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Masyarakatpun berharap pemerintah melalui P2T dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan segera mengganti rugi sesuai dengan draft kesepakatan akan dituntaskan sekira bulan September.(igun gunawan)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.