Audensi dengan Kejagung, Ini Poin yang Diinginkan OTD Jatigede

22 February 2018 12:02 WIB
 
0
OTD Jatigede melakukan Audensi dengan pihak kejaksaan Agung.
OTD Jatigede melakukan Audensi dengan pihak kejaksaan Agung.

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

SUMEDANG – Warga terdampak pembangunan waduk (OTD) Jatigede terus memperjuangkan hak haknya yang belum di realisasikan pemerintah. Salahsatunya permasalahan yang terjadi pada tahun 1984-1986.

Kedatangan warga terdampak Jatigede ke Kejaksan Agung, Rabu (21/2/2018) langsung diterima Kasubid Hukum Lembaga Bagian Pusat Penerangan Umum. Pihak kejaksaan yang didampingi sejumlah pengacara negera itu pun terlihat kaget, ketika perwakilan OTD Jatigede melaporkan sejumlah permasalahan yang terjadi.

“Kita datang ke Kejaksaan Agung ini terkait Legal Opinion (LO) atau pendapat hukum yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di mana seluruh persoalan masalah Jatigede, pembebasan tanah 1984-1986 ini kami rasa tidak adil, kalau penyelesaian masalahnya melalui pengadilan. Bayangkan ribuan masalah harus diselesaikan PN Sumedang yang perhari paling bisa menyelesaikan Empat perkara. Ini mau berapa tahun selesainya,” kata Direktur LSM Instan Ifan Yudhi Wibowo usai Audensi tersebut.

Dia menyebutkan pihaknya telah menyampaikan, kejaksaan Agung dia berharap LO harus diubah. “Setidak tidaknya bunyinya, bahwa ini kalau memang harus diselesaikan melalui pengadilan. Ya biayanya harus dari Negara, karena yang butuh tanah itu kan di dalam hal ini Negara Cq Kementerian PUPR. Atau sekalian LO ini menyatakan bahwa seluruh hak warga ini harus dibayar saja,” tandasnya.

Dia berasalan karena nantinya akan ada tim verifikasi yang memvalidasi data. “Kejaksaan harus memahami, beberapa desa di daerah genangan ini sudah dihapus. Lalu datanya dimana? Nah ini kan sesuatu hal yang tidak mungkin, ini curang menurut saya. Curang ini, Satker BBWS ini, mengapa hanya menyampaikan persoalan itu sebanyak 109 perkara saja. Ini ada ribuan masalah,” tutupnya. *** IWAN