Alasan Runaway Kurang, BIJB Sulit Jadi Embarkasi Haji 2018

14 May 2018 13:13 WIB
 
Anggota DPR RI Maruarar Sirait saat melakukan reses di BIJB, Majalengka, Senin (14/5/2018).
Anggota DPR RI Maruarar Sirait saat melakukan reses di BIJB, Majalengka, Senin (14/5/2018).

MAJALENGKA – Pemberangkatan jamaah haji tahun 2018 dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terancam batal. Salahsatunya, karena alasan runaway kurang memadai untuk menampung triple seven (Boeing 777) ketika take off maupun landing. Saat ini panjang runway baru 2.500 meter dari yang seharusnya 3.000 meter.

Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan PT BIJB M Singgih, pada acara reses anggota DPR RI Maruarar Sirait bersama jajaran manajemen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di kantor PT BIJB Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

“Harapan kami dalam reses ini, panjang runway bisa terwujud menjadi 3 ribu meter, sebagai salah satu syarat penerbangan ibadah haji untuk menampung triple seven ketika take off maupun landing. Sedangkan eksisting baru mencapai 2.500 meter,” ujar Direktur Keuangan PT BIJB M Singgih Senin (14/5/2018).

Karena permasalahan itulah sebut Singgih, kemungkinan besar rencana penerbangan ibadah haji pada tahun 2018 melalui Bandara Kertajati, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo sulit terlaksana.

“Kalau lokasi lahan sudah oke.Tinggal kontruksi, rambu-rambu landasan, dan fasilitas lainnya belum ada. Kalau waktu pembangunan runway untuk panjang 500 meter membutuhkan waktu 5 bulan. Sedangkan ibadah haji 2018, pemberangkatannya diperkirakan Juli 2018, sekarang sudah bulan Mei 2018,” paparnya melalui pers release yang diterima wartawan, Senin (14/5/2018).

Selain persoalan runway, lanjut dia, PT BIJB juga berharap Kementerian Perhubungan RI segera menerbitkan izin badan usaha bandarudara (BUBU). Sebab, didalam amanat Perda Provinsi Jawa Barat, bahwa BIJB diamanatkan, disamping merencanakan, membangun, juga mengoperasikan bandara itu sendiri.

“Kalau secara administrasi from yang dibutuhkan sudah kami terpenuhi.Baik itu syarat administrasi, keuangan minimal 1 triliun, dan syarat manajerial,” tuturnya.

Memang kalau secara korporasi BIJB, kata dia, belum berpengalaman, tapi dari segi sumber daya manusia (SDM) sudah sangat mendukung, karena banyak eks-eks bandara yang bergabung di BIJB, disamping mereka sangat berkompeten dibidang masing masing.

BACA JUGA  Seleksi Masuk Sekolah Ikatan Dinas Dilakukan Secara Terintegrasi

Aspirasi terakhir, sambung dia, segera diimplementasikanya porsi kepemilikan saham dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Sebab peminatnya saat ini sudah ada yang masuk. “Investor yang sudah konfirmasi dan serius ke kami itu perpaduan dari BUMN dan swasta, seperti BPJS, Taspen, AIA,” paparnya.

Menanggapi persoalan itu, anggota DPR RI Maruarar Sirait, mengaku sangat bangga terhadap progres pembangunan BIJB saat ini, yang dibangun melalui kerjasama APBD Provinsi Jabar dengan APBN. Tentunya hadirnya bandara akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarat Majalengka pada khusunya, umumnya masyarakat Indonesia. Sebab nanti akan dibangun kawasan bisnis, industri, serta pelaksanaan ibadah haji akan semakin dekat.

“Dari hasil diskusi ini, kami menemukan banyak persoalan, baik keuangan, pengoperasian, kepastian hukum dan lainnya. Tentunya beragam permasalahan ini akan tindaklanjuti. Dan lebih diperkuat lagi, agar PT BIJB membuat surat resmi ditujukan ke DPR RI. Biar nanti kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini,” saran politisi PDIP asal Dapil Majalengka-Subang dan Sumedang ini.

Lebih lanjut Marurar menyebutkan pihaknya akan berupaya keras berkoordinasi dan memfasilitasi dengan pimpinan dewan, BUMN, kementrian terkait, maupun instansi lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo agar masalah ini segera ditemukan solusinya. ***

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.