Aher Berbagi Tips Dapat WTP

13 June 2017 00:28 WIB
 
3
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara

sumedangonline.com, BANDUNG – Tahun ini adalah keenam kalinya LKPD Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK RI. Aher pun menjelaskan kunci pemerintahannya mendapat WTP ini. Kata Aher, salah satu hal yang menjadi hambatan untuk WTP adalah aset. Tahun 2009, Pemprov Jabar pun membuat tim khusus penataan aset. Pada tahun berikutnya penataan aset milik Pemprov Jabar pun semakin baik.

“Yang kedua, kita waktu itu dianjurkan oleh BPK untuk mengadakan SDM keuangan. SDM Akuntansi. Ternyata ketika lihat di berbagai OPD itu ada yang tidak ada (SDM keuangan). Dan saya merasa bahwa orang yang jujur saja tanpa Ilmu Akuntansi sulit melaporkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu jujur dan perlu ilmu Akuntansi baru laporan keuangannya bisa dibaca dengan benar,” papar Aher.

Kesempatan tersebut oleh Aher digunakan untuk mengajukan perekrutan tenaga ahli Akuntansi. Pemprov Jawa Barat mengajukan kepada Pemerintah Pusat sekitar 80 tenaga akuntan dari 160 formasi pegawai yang akan dijadikan PNS. Alhasil Pemerintah Pusat hanya mengabulkan 38 orang akuntan.

“Itu (80 akuntan) sesuatu banget. Karena ketika kita sebar ke masing-masing OPD punya tugas khusus untuk melaporkan keuangan. Dan semenjak itu laporan keuangan berjalan lebih baik,” tutur Aher.

Aher juga menekankan bahwa Pemprov Jawa Barat mendapatkan WTP enam kali berturut-turut tanpa embel-embel apapun. Hal ini terkait BPK yang saat ini tengah mendapat sorotan karena salah satu pegawainya tertangkap KPK.