Aef: Penangan Dampak Jatigede, Tunggu Kepres

25 June 2013 09:05 WIB
 

Aef Sulaeman, S.Sos. M.AP.
Aef Sulaeman, S.Sos. M.AP.
CIMALAKA – Komisi A DPRD Jawa Barat berhasil mengundang kehadiran Ketua
Satuan Administratif Manungga Satu Atap Pembangunan Waduk Jatigede (Samsat PWJ), Denny Djuanda, untuk bertemu dan beraudensi langsung dengan warga Orang Terkena Dampak (OTD) Jatigede.
Pertemuan yang berlangsung Jumat (21/6) lalu itu, kata Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Aef Sulaeman, S.Sos. M.AP., sebagai tindak lanjut pihaknya saat melakukan pertemuan dengan warga OTD di kantor Perkot Dam Jatiber.
“Alhamdulillah, Jumat kemarin. Kita dapat melaksanakan audensi antara Samsat PWJ dengan warga OTD Jatigede, karena selama ini kan itu yang mereka (OTD) harapkan, untuk dapat bertemu langsung dengan Samsat PWJ,” kata Aef Sulaeman, kepada Sumeks dalam sebuah acara di Cimalaka.
Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut, kata Aef, terdapat beberapa point penting salah satunya terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan wewenang masing-masing pihak.
“Termasuk teman-teman di forum juga harus ada sinkronisasi soal data. Yang saya harapkan, jangan hanya euceuk dan ceunah, tapi harus by data. Bersama Samsat PWJ dan rengrengan lainnya bisa melakukan kerjasama yang baik,” imbuhnya.
Aef pun meminta agar warga OTD untuk bersatu dan berjuang bersama-sama, karena yang selama ini Samsat PWJ dianggap tak membela masyarakat ternyata setelah adanya audensi itu. Samsat PWJ, justru bertugas hanya sebagai fasilitator pendataan saja.
Bahkan, lanjutnya Samsat PWJ, sudah membuka diri untuk bekerjasama dengan forum-forum di Jatigede. Karena, selama ini diakui pihak Samsat yang langsung dihadiri Ketua Samsat PWJ, Deni Juanda, pihaknya, kekurangan informasi terkait Jatigede.
“Bahkan Samsat PWJ, sekarang sudah membuka diri, ayo. Hanya, saja yang kemarin-kemarin itu terjadi miss komunikasi,” ungkapnya.
Dalam audensi tersebut dibahas pula terkait wacana penggenangan 1 Oktober. Kata dia, pihaknya justru menunggu adanya surat resmi dari Menteri PU, yang melemparkan wacana 1 Oktober akan dilakukan penggenangan.
“Jika dipandang dari sisi teknis proyek memang 1 Oktober, tapi kalau dari sisi teknis itu bukan urusan kami, itu urusan mereka. Hanya, kami juga meminta wacana itu apakah sudah merupakan sebuah ketetapan, jika ya mana surat resminya. Karena, Samsat PWJ pun belum menerima surat resmi itu,” jelasnya.
Ia berharap dari pertemuan Audensi itu, ada rencana tindak lanjut (RTL) baik di masyarakat OTD untuk melengkapi data, maupun di pihak Samsat. Aef, bahkan yakin untuk dapat menyelesaikan persoalan Jatigede, pihaknya akan mendesak agar presiden dapat mengeluarkan Surat Keputusan Presiden.
“Kalau surat keputusan dari gubernur, apalagi bupati. Itu tak bisa. Karena, ini kan skala nasional, makanya kita akan mendesak dikeluarkannya Kepres untuk menangani permasalahan dampak dari pembangunan waduk Jatigede ini,” pungkasnya. (ign)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.