Ada Pungutan Pada e-KTP di Kec. Cisitu

4 November 2011 09:28 WIB
 
0

Pilkada Serentak 2018

Kepala Desa Cigintung dan Ranjeng mengakui jika dalam proses e-KTP jemput bola di desanya memungut iuran ke masyarakat, mereka beralasan jarak yang jauh antara kantor Kecamatan dengan Desa, selain itu untuk memberi upah pada Linmas yang menjaga peralatan. IGUN GUNAWAN/SO

CISITU – Adanya pungutan pada proses pembuatan e-KTP di Desa Cigintung dan Ranjeng Kecamatan Cisitu yang nilainya bervariasi antara Rp 2-5 ribu, dibenarkan kedua kepala Desa dimaksud, disisi lain masing-masing kepala Desa pun memiliki argumen mengapa mereka hingga memungut pada proses e-KTP yang diketahui gratis itu.

Kepala Desa Cigintung, Karwia, melalui Kepala Urusan Pemerintah (Kaurpem) Desa Cigintung, Agus (39), membenarkan jika proses e-KTP sebenarnya gratis, ia beralasan dipungutnya biaya pembuatan e-KTP, karena sesuai dengan kesepakatan antara kuasa masyarakat dengan aparat Desa yang disaksikan BPD dan LPM, masyarakat justru meminta pembuatan e-KTP agar dilaksanakan di kantor Desa bukan pergi ke Kecamatan.

“Karena pelaksanaan e-KTP di Desa Cigintung itu bentuknya jemput bola, kenapa ini kita lakukan karena memang adanya usulan dari masyarakat, 5 hari sebelum pelaksanaan e-KTP tersebut masyarakat meminta agar dilaksanakan di Desa, karena jarak ke kecamatan jauh, kalau naik ojeg itu bisa mencapai Rp 10 ribu, itu baru transport belum lain-lainnya, jadi wajar kalau dipungut Rp 5 ribu, dan itu pun untuk konsumsi petugas sendiri, bukan mencari keuntungan,” ungkap Agus.

Dikatakan Agus, pihak Desa Cigintung sebenarnya telah mensosialisasikan jika pembuatan e-KTP di ibukota kecamatan itu gratis dan jangan sampai diuangakan, makanya menurut Agus, sebelum mengambil keputusan adanya pungutan itu pihaknya melaksanakan rapat dengan LPM dan BPD.

Pelaksanaan e-KTP di Desa Cigintung sendiri dilaksanakan mulai 24-30 Oktober lalu, dan selama pelaksanaan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan, dari 2.700 wajib KTP, baru sekitar 1.500 warganya yang melaksanakan e-KTP, sementara untuk yang belum akan didata ulang.

Sementara itu pelaksanaan e-KTP di Desa Ranjeng yang masih berlangsung, memasuki hari ke-4, dari wajib KTP 1.946 orang sudah terlayani hampir 1.200 orang. Sedikitnya jumlah tersebut, karena masih ada masyarakat yang belum diberi undangan termasuk di luar kota.

Kepala Desa Ranjeng, Dedy Ronady, pun tidak membantah jika pihak desa memungut iuran dari masyarakat untuk pelaksanaan e-KTP jemput bola di Desa-nya. Alasannya untuk evesiensi waktu, karena jarak antara kantor Kecamatan dengan Desa jauh, selain itu adanya permintaan dari warga.

Bahkan dikatakan Dedy, dirinya sempat akan mencambut iuran tersebut dan mempersilakan warganya untuk pergi langsung ke Kecamatan, namun banyak warga yang merasa keberatan jika harus pergi ke Kecamatan, apalagi secara umum mata pencaharian masyarakat Ranjeng dari bertani.

“Memang benar ada pungutan, namun sebenarnya kita tidak mematok, bahkan untuk keluarga miskin saya tetap menggratiskan, jangankan e-KTP, beras raskin saja untuk rakyat miskin yang ada di Desa Ranjeng, saya kasih gratis,” ungkap Dedy.

Ditandaskan Dedy, pihaknya memungut hingga Rp 5 ribu, karena harus membayar Linmas yang tidak dibayar oleh negara, Linmas tersebut ditugaskan untuk menjaga peralatan e-KTP selama pelaksanaan e-KTP berlangsung.

“Kalau ada satu alat hilang, hayo berapa jumlah yang harus diganti Desa?” tanya Dedy.

Kedua kepala Desa berkeyakinan masuknya sms ke media tersebut karena orang tersebut belum kebagian undangan atau lawan politik dua kepala desa, apalagi disebutkan Desa Pajagan, padahal dikatakan Dedy, Desa Pajagan sejauh ini belum melaksanakan e-KTP.

“Setahu saya pertama itu Desa Situmekar itu dilaksanakan di Kecamatan karena pusat kota, terus ke Desa Cisitu, itu dengan jemput bola, kemudian ke Desa Cigintung, dan sekarang baru ke Desa Ranjeng, kalau Desa Pajagan-mah belum,” ujar Dedy.(igun gunawan)