Abaikan Panggilan Dewan, Bupati Terancam Hak Interpelasi

23 January 2018 13:36 WIB
 
1
Ketua Komisi A DPRD Sumedang, Dudi Supardi.
Ketua Komisi A DPRD Sumedang, Dudi Supardi.

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

SUMEDANG – DPRD Sumedang tidak menutup kemungkinan akan melakukan hak interpelasi terhadap Bupati Sumedang Eka Setiawan. Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumedang Dudi Supardi indikasi itu keluar lantaran bupati dan dinas pendidikan dianggap tidak mengindahkan panggilan lembaga DPRD, terkait permasalahan honorer.
Padahal sebut dia seharusnya hari ini Bupati dan Dinas Pendidikan melakukan klarifikasi terhadap permasalahan honorer tersebut. “Muhun tapi mangkir makana kita akan tingkatkan dengan menggunakan salahsatu hak DPRD (interpelasi). Bupati dan Disdik telah melecehkan panggilan lembaga DPRD untuk memperjuangkan hak warga, pegawai Non ASN,” kata Dudi Supardi saat dikonfirmasi melalui aplikasi WA.
Disinggung apakah sebelumnya ada konfirmasi terkait SK penugasan tenaga pendidikan dan kependidikan itu dengan dewan, Dudi mengaku tidak ada.Termasuk apakah sudah direngkolkan anggaran untuk itu.
“Ga ada sama sekali, sebetulnya DPRD sudah menyetujui anggaran untuk kenaikan tunjangan non ASN dari Rp125 ribu menjadi Rp245 ribu yang disimpan di UPTD, tapi UPTD pendidikan berdasarkan PP 18/2016 dan Permen 12/2017 dihapuskan. Jadi tidak akan bisa diserap. Untuk jumlah yang sudah diperdakan sebanyak 2.452 orang eks K2,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, sumedang online masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait. ***

1 COMMENT

  1. Tujuan pendidikan itu mencerdaskan . Anggaran pendidikan pun tdk sedikit , 20% dr apbd/n : tdk boleh kekurangan guru ,, hrs dipenuhi jumlah dan kualitasnya . Dinas pendidikan perlu jelaskan dan sampaikan dgn data yg mudah dicerna : (1) Berapa jumlah kekurangan guru ? Di sekolah mana saja ? , (2) kualifikasi apa yg kurang itu , bagaimana cara merekrutnya (4) berapa kebutuhan anggaran untuk guru non PNS itu , —- (5) Dokumen data dgn Penyajian serta informasi data untuk point (1) s/d (4) sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (6) Sebelum diterbitkan SK Penugasan hrsnya ada konsultasi dgn Dprd . Dprd itu pengawas kebijakan dan SK itukan kebijakan ——– sy kira kejadian ini (akibat dr pnyajian data dan komunikasi kerja) – menambah persoalan lama tentang “honorer” yg belum tuntas — ini pula penyebab kualitas pendidikan yg belon men “cerdas” kan ,, . Pengadaan guru asal ada –,, yaaa lebih baik dr pd tdk ada — apa ada data yg bisa dibaca ? – ada dewan pendidikan , keberadaanya hrs terasa ada — heee ?