30 Persen Dana Desa Mampu Serap 5,7 Juta Tenaga Kerja

4 November 2017 00:12 WIB
 
0
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan kepada awak media setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Mendes PDTT menjelaskan kepada awak media mengenai optimalisasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan padat karya agar menciptakan lapangan kerja di desa-desa.
Dody Titac/ Kemendes PDTT
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan kepada awak media setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Mendes PDTT menjelaskan kepada awak media mengenai optimalisasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan padat karya agar menciptakan lapangan kerja di desa-desa.

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, sebesar 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa tahun 2018 bisa digunakan untuk membayar upah pembangunan dana desa. Jika hal tersebut dilakukan, maka dana desa akan mampu menyerap sebanyak 5,7 juta tenaga kerja baru.

“Penciptaan-penciptaan lapangan kerja ini yang akan kita fokuskan, dan ini dikawal langsung oleh pak presiden. Diharapkan akan lebih efektif,” ujar Menteri Eko usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/11).

Menteri Eko mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan dana desa mendapatkan upah memadai. Dengan begitu, masyarakat yang bekerja memiliki pendapatan secara langsung sehingga mampu meningkatkan daya beli.

“Jadi kalau 30 persen dana desa dipakai untuk bayar upah, upah kerja yang ada hasilnya ya. Itu kan berarti ada Rp18 Triliun uang yang diterima masyarakat seluruh Indonesia. Ini akan menciptakan daya beli di kali lima. Itu berarti hampir Rp100 Triliun daya beli di desa. Nah ini yang kita butuhkan, untuk meningkatkan daya beli di desa-desa,” paparnya.

Meski demikian ia membatasi bahwa upah yang diberikan tersebut sebanyak 80 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Menteri Eko, hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa yang telah memiliki pekerjaan tetap tidak berpaling menjadi pekerja pembangunan dana desa.