260 SATPOL PP mendapatkan Sosialisasi Perda

27 May 2010 16:45 WIB
 
0

Pilkada Serentak 2018

SumedangOnline. Bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang pada tanggal 27 Mei 2010 Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang mewakili Bupati Sumedang secara resmi membuka Sosialisasi tentang Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran terhadap pelaksanaan perda di Kabupaten Sumedang.

Ketua Panitia dalam laporannya Kasubag TU Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumedang, Dadan mengatakan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat terwujudnya pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan perundang undangan khususnya Peraturan Pemerintah No VI thn 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah No I thn 1988 tentang K 3 yaitu Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan dan memahami perda lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang.

Peserta kegiatan ini berjumlah 260 orang anggota Satpol PP se – Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Sumedang 59 orang dan Satpol PP Kecamatan 201 orang. Nara sumber terdiri dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang dan dari Kepala Seksi/Kasubag Satpol PP Kabupaten Sumedang.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Subagio mengatakan.  Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unit kerja dalam struktur pemerintah daerah, mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupaun penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selaku anggota hendaknya dapat bersikap dan bertindak secara profesional sesuai dengan visi satuan Polisi Pamong Praja “ Memelihara ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah yang profesional menuju terwujudnya Kabupaten Sumedang sejahtera, agamis dan demokrasi pada tahun 2013 “.

Dalam menjalankan tugasnya tidak dengan cara yang kasar, seperti memaksa, mengancam dan menggunakan kekerasan, serta intimidasi, tetapi melaui pendekatan persuasif, simpatik dan edukatif atau legih mengedepankan pendekatan care, share dan fair.**(SO2)