Wabup serahkan kompensasi jabatan untuk desa terhapus

18 January 2016 21:08 WIB
 
13

Wakil Bupati H Eka Setiawan menyerahkan penghargaan berupa kompensasi kepada para Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RW dan Ketua RT yang desanya dihapus akibat pembangunan Waduk Jatigede.
Penyerahan dilangsungan di Gedung Negara dan dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Dudi Supardi, perwakilan Forkopimda Kabupaten Sumedang, para pejabat di lingkungan Sekeretariat Daerah, sejumlah Kepala OPD dan Camat lokasi genangan Waduk Jatigede, dan perwakilan warga.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, KB, dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPDKBPP) Endi Ruslan melaporkan, enam desa di lokasi genangan yaitu Desa Leuwihideung, Desa Cipaku, Desa Jatibungur dan Desa Cibogo di Kecamatan Darmaraja, Desa Padajaya Kecamatan Wado, dan Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede dihapus keberadaannya sehubungan dengan terendamnya seluruh wilayah desa. Hal tersebut berdasarkan Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bunyinya “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan nasional yang bersifat strategis”.
Adapun ketentuan pemberian penghargaan, lanjutnya, disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 1 Perda Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa yang Terkena Dampak Pembangunan Jatigede bahwa “Kades, BPD, perangkat desa non PNS, Ketua RW dan Ketua RT yang desanya dihapus karena proyek pembangunan Waduk Jatigede diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan”.
Dikatakan, jumlah penerima penghargaan tersebut sebanyak 232 orang yang terdiri atas 4 Kades, 47 perangkat desa, 44 BPD, 29 Ketua RW, dan 108 Ketua RT. “Khusus untuk Desa Padajaya dan Desa Sukakersa, pejabat Kadesnya tidak diberi penghargaan karena yang bersangkutan adalah PNS yang ditugaskan menjabat Kades. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap dari desa,” ujarnya.
Adapun rinciannya adalah Kades mendapatkan Rp 1.644.500,- X sisa masa jabatan, Sekdes Non PNS Rp. 630.000,- X sis masa jabatan, Kaur/Petugas teknis Lapangan Rp 490.000,- X sisa masa jabatan, Kadus Rp. 300.000,- X sisa masa jabatan, BPD Rp. 5 juta X kegiatan jumlah anggota BPD, Ketua RW Rp. 175.000,- X 8 triwulan, dan Ketua RT Rp. 150.000 X 8 triwulan. “Khusus untuk Desa Sukakersa terdapat perbedaan perhintungan yaitu Sekretaris Desa Rp. 630.000,- X 12 bulan, perangkat desa Rp 490.000,- X 12 bulan, BPD Rp. 15 juta X kegiatan jumlah anggota BPD, Ketua RW Rp. 175.000,- X 4 triwulan, dan Ketua RT Rp 150.000,- X 4 triwulan,” imbuhnya.
Kepada para Kades dan perangkat desa penerima penghargaan Wakil Bupati H Eka Setiawan mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara atas jerih payah pelaksanaan tugas ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara-saudara dengan amal kebajikan yang berlipat ganda,” tuturnya.
Wabup juga mengingatkan kepada aparat pemerintah desa yang desanya dihapus agar di akhir jabatannya memenuhi kewajiban adminsitratif desanya. “Pemerintah desa yang desanya dihapus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersama BPD menyerahkan Memori Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat masing-masing, menyerahkan dokumen kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya kepada Bupati melalui camat-masing-masing,” ucapnya.
Kewajiban pemerintah desa tersebut, sambung Wabup, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah Peraturan Daerah diundangkan. “Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pemerintah desa tetap menjalankan pemerintahan sampai dengan selesainya melaksanakan kewajiban. Seluruh aset desa yang bersangkutan otomatis menjadi aset daerah,” tutur Wabup. (*/hms/iwan)

13 COMMENTS

  1. Ermi Triaji muhun teu ka jatah. Kan merujuk silatap saurna mh.
    Trus keluhan teh rek d blokir. Contona kang Hadibar Nalendra aya artos pribadi ngilu ka blokir. Transfer ti BPMPD can asup deuih …

  2. iya, memang di siltap tdk ada linmas jeung lpm… pemkab pasti merujuk ka perundangan nu aya pp 60 2014 yen nu bs narima siltap teh kepala desa, perangkat jeung BPD, RT katut RW. kompensasi eta kan dianggap siltap anu ‘teu jadi diberekeun’ alatan kapotong masa jabatan na.

  3. kalo berbicara kompensasi/kadeudeuh saya rasa jangan merujuk kepada tunjangnan Siltap..kang Ermi . jelas kalo aturan yg dipake tunjangan pasti linmas lpm dan lainnya sperti kader tidak akan kebagian. dan kalo berbicara siltap itu berbicara tunjangna/gaji. yang namanya tunjangan/gaji itu brarti harus bekerja dong logikanya itu.

  4. boleh saja hak itu ada adalasannya,, tpi kalo itu menjadi dasar karena hak mereka tpi dengan kewajiban mereka tidak ada, kalo pun itu harus ada jangan berbicara kepada hak itu.. misalnya dengan dasar seberapa tahun perangkat desa, rt/ rw bekerja.. coba bayangkan ku akang bagaimana perangkat hanya baru bekerja 1 tahun misalnya tapi uang yang di terima sama dengn steleh bekerja puluhan taun..atau yang bekerja lebih lama lagi sprti rt/rw malahan dibawah..