Target BPHTB terpenuhi 36,89 Persen

30 August 2016 03:31 WIB
 
0
Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi mengenai Optimalisasi dan Tertib Administrasi Pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan di Aula Tampomas IPP, Senin (29/8), di Aula Tampomas Setda.
Humas Setda Sumedang
Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi mengenai Optimalisasi dan Tertib Administrasi Pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan di Aula Tampomas IPP, Senin (29/8), di Aula Tampomas Setda.

SUMEDANGONLINE: Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi mengenai Optimalisasi dan Tertib Administrasi Pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan di Aula Tampomas IPP, Senin (29/8), di Aula Tampomas Setda.
Rapat dihadiri Sekda Zaenal Alimin didampingi jajaran Dinas Pendapatan dan diikuti oleh para Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, notaris PPAT se-Kabupaten Sumedang, BPN, perbankan dan undangan lainnya.
Dalam pembukaan Rakor, Kadis Pendapatan Sanusi Mawi melaporkan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari BPHTB baru terpenuhi 36,89 %. “Dari target pendapatan sebesar Rp. 19,5 miliar yang berasal dari BPHTB Kabupaten Sumedang per-Agustus 2016 baru terpenuhi sebesar 36,89 % atau kurang lebih Rp.7 miliar. Sementara di Tahun 2015 tercapai 80 %,” ungkapnya.
Untuk itu, Kepala Dinas Pendapatan memohon bantuan kepada para PPATS dan PPAT agar bisa bekerja lebih keras lagi sehinggga PAD yang bersumber dari BPHTB dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan disertai penyerahan laporan administrasi secara rutin. “Jika seorang PPAT, notaris atau kepala kantor yang membidangi tidak melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak dan bangunan kepada Bupati maka akan terkena sanksi administrasi sebesar Rp. 250 ribu untuk setiap laporan dan denda sebesar Rp. 7,5 juta untuk setiap pelanggaran yang terjadi sesuai Perda No. 8 tahun 2010,” paparnya.
Sekda Zaenal Alimin dalam sambutannya menekankan agar para PPAT dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara jujur. “Kenapa harus jujur, agar kita bebas dan tidak ada beban serta dosa yang berasal dari transaksi tanah,” ujarnya.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri di lapangan banyak dan sering terjadi transaksi tanah yang nilainya tidak sesuai dengan kenyataan karena satu atau lain hal, terutama untuk menghindari BPHTB. “Bisa jadi karena si pembeli ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari nilai transaksi dan menghindari pajak sehingga nilai yang tercantum dalam kuitansi lebih kecil padahal nilai yang sebenarnya,” terang Zaenal.
Sekda berharap para aparatur PPAT dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga mereka bisa bertransaksi dengan jujur dan dapat membayar kewajibannya terhadap negara berupa BPHTB sehingga meningkatkan pendapatan daerah.
Sementara salah seorang notaris senior dan PPAT Sumedang, M. Arisandi Bachrum, mendukung pernyataan Sekda. “Ada atau tidak ada transaksi, setiap bulan tetap harus menyampaikan laporannya,” ungkapnya.
Rakor yang diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab tersebut, didapat kesimpulan antara lain kewajiban pembayaran BPHTB harus segera dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Sementara kajian dan tinjauan kembali proses validasi akan dibicarakan lebih lanjut oleh Tim Kecil. “Tim yang akan dibentuk terdiri dari pihak Dipenda, Setda, Notaris, BPN dan PPAT dengan prinsip mana yang terbaik dan maslahat yang harus diambil sehingga pada akhirnya bisa lebih meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Sekda. (*/hms)