Sssst, usulan ADPSI ke Presiden tentang kenaikan gaji dewan

21 October 2016 22:24 WIB
 
0
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

SUMEDANGONLINE – BANDUNG: Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asep Rohmatullah, saat rakernas di Bandung, mengatakan, hasil pembahasan kenaikan gaji itu akan dijadikan rekomendasi yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
“Kami akan sampaikan secara tegas dan lugas (mengenai permintaan kenaikan gaji tersebut) agar pemerintah pusat memahami itu. Hampir 10 tahun gaji kita enggak ada peningkatan,” kata Asep seperti dilansir dalam laman resmi DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dia menyebut, penghasilan anggota DPRD saat ini sudah tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Asep menyontohkan, biaya operasional anggota DPRD provinsi yang hanya sekitar Rp 18 juta dinilai sudah tidak proporsional jika dibandingkan dengan berbagai kebutuhan operasional anggota dewan yang menurutnya relatif tinggi.
“Alasannya (permintaan naik) apa? Inflasi dan segala macam. Kalau bicara kebutuhan pribadi dan keluarga rasanya mungkin sudah cukup. Tapi biaya politik juga besar. Kita kan nerima proposal, kunjungan ke daerah, undangan konstituen segala macam,” katanya.
Permintaan naik gaji dan tunjangan tersebut pun tidak hanya disuarakan oleh asosiasi DPRD. Asosiasi gubernur pun, kata Asep, melakukan hal yang sama.
Menurutnya, permintaan tersebut menunjukkan suasana kebathinan yang hampir sama antara legislatif maupun eksekutif. Selama ini, kata dia, ada sedikit ketimpangan penghasilan antara kepala daerah dan DPRD.
Padahal, menurut undang-undang posisi legislatif dan eksekutif setara. Dia menyebut gubernur dan anggota DPRD sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.
“Harus ada kesetaraan. Kami menyesuaikan, ketika gaji gubernur atau kepala daerah naik, kami juga naik. Harapannya segera direalisasikan. Kabarnya sudah ada di meja presiden. Tinggal menunggu momentum saja pengumumannya,” bebernya.
Selain menuntut hak agar naik gaji, lanjutnya, DPRD pun menyadari dan berkomitmen untuk mengimbanginya dengan peningkatan kinerja. Terlebih, kata dia, para anggota DPRD pun menyadari jika lembaganya selalu menjadi sorotan masyarakat terutama ketika ada anggota DPRD yang tersandung masalah hukum.
“Selain meningkatkan kinerja, kami juga meminta KPK untuk hadir melakukan pendampingan dan mengawasi DPRD, terutama dalam menyusun anggaran dan menjalankan fungsi pengawasan supaya betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.***