Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan

17 March 2016 01:28 WIB
 
4

Konferensi Pers yang digelar oleh BPJS Kesehatan Cabang Sumedang di Media Centre Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang pada Rabu pagi (16/3) membahas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional yaitu penyesuaian tarif berdasarkan dinamika yang ada guna meningkatkan mutu layanan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Peserta mandiri.

Dikemukakan oleh Sugeng Susilo selaku Kepala Unit Hukum Komunikasi dan Hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, dalam Perpres No. 19 Tahun 2016 terdapat perubahan dari aturan sebelumnya diantaranya adalah penambahan kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PU) dan penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU, Pelayanan Kesehatan, dan Penyesuaian Iuran. “Perubahan yang terjadi pada penambahan kelompok peserta PPU adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dimasukan dalam kategori PPU,” ujarnya.

Sedangkan penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU yaitu ruang perawatan kelas II bagai peserta PPU dan pegawai negeri dengan gaji atau upah sampai dengan Rp 4.000.000,- dan ruang perawatan kelas I bagi peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah diatas Rp 4.000.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,-.

Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yang terdiri dari PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pun berbah menjadi sebesar 5% dari gaji per bulan dimana 3 % dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2 % oleh Peserta. “Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai Pemberi Kerja dalam membayar iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Daerah,” katanya.

4 COMMENTS

  1. LAGU LAMA SETIAP ADA PENESUAIAN TARIF BERDALIH PENINGKATAN MUTU PELAYANAN….. UJUNG2NYA BEBAN RAKYAT BERTAMBAH BERAT dan PELAYANAN BUKANNYA MENINGKAT MALAH ATRETTT…. Modus aah….