Penanggulangan AIDS, ODHA Jangan Dikucilkan

23 June 2016 15:49 WIB
 
1
Rakor KPAD Sumedang
Rakor KPAD Sumedang

SUMEDANGONLINE: Ibu hamil yang akan melahirkan harus melalui pemeriksaan HIV/AIDS. Hal itu untuk menghindari penyebaran viurs HIV/AIDS melalui Air Susu Ibu (Asi) bagi bayi yang dilahirkan. Itu dikatakan Entis Sutisna dalam rakor evaluasi kegiatan Semester I KPAD dengan tema Analisis Situasi Layanan HIV/AIDS dan Sosialisasi Perubahan atas Keputusan Bupati No. 443/Kep.9-Huk/2009 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang.
Entis juga menambahkan, selain melalui ASI, virus HIV menyebar melalui darah, sperma dan cairan vagina.
“Saat ini bagi para ibu hamil yang akan melahirkan harus melalui pemeriksaan HIV/AIDS untuk menghindari penyebaran virus melalui ASI bagi bayi yang dilahirkan. Ke depan akan ada 11 Puskesmas yang bisa secara langsung melakukan pemeriksaan VCT serta akan dilakukan pelatihan untuk 5 orang konselor termasuk dari PMI yang didanai Bank bjb,” ujar Entis.
Selain itu sebut dia, tujuan penanggulangan AIDS, merupakan salahsatu cara untuk menemukan kasus baru secepatnya antara lain melalui pemeriksaan darah para pendonor danar.
“Jika sudah ketemu, maka kualitas hidupnya harus ditingkatkan melalui pemberian obat ARV (Anti Rectoviral Virus) serta menghilangkan stigma ataudiskriminasi jangan sampai para ODHA dikucilkan,” ungkap Entis.
Untuk menekan biaya transportasi dalam pengambilan obat ARV di puskesmas, lanjut Entis, maka akan dibagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah Barat Jatinangor, wilayah Tengah Darmaraja dan Selatan Puskesmas Tomo.
Wakil Ketua I Bidang Kelembagaan dr. Hilman Taufiq W S dikatakan bahwa banyak isu strategis yang berkembang terkait kinerja KPAD Sumedang. “Yang pertama adalah KPAD Sumedang masuk dalam kriteria berkinerja baik dilihat dari program kerja dan pelaporan keigatan sehingga Sumedang selalu mendapat support dari sisi anggaran,” terang Hilman.
Namun demikian, sambungnya, sehubungan pihak Global Found yang selama ini mengucurkan bantuan anggaran akan berakhir per Desember 2017, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif sehingga program-program KPAD akan selalu tetap berjalan. “Beberapa langkah tersebut antara lain dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi kader di desa sebagai tindak lanjut penanganan HIV/AIDS di daerah secara mandiri. Dilakukan pula perluasan jangkauan antar SKPD terkait dimana masing-masing dapat menganggarkan kebutuhannya dalam mendukung sosialisasi program HIV/AIDS serta perlunya dibentuk kelompok kerja khusus, “ ungkap Hilman.
Ketua Komisi C Nurdin Zein dalam arahannya berharap sosialisasi HIV/AIDS dapat terus dilakukan. “Mengingat perkembangan HIV/ADIS di Sumedang begitu cepat, sosialisasi ke semua pihak agar terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menanggulanginya,” imbuhnya.
Berkaitan dengan kebutuhan anggaran, sambung Nurdin, pihak DPRD akan mengalokasikan secara khusus untuk keperluan KPAD pada 2017 mendatang pasca terhentinya bantuan dari Global Found. (humas setda Sumedang)

1 COMMENT