Kahatex, Pemkab Banding Putusan PTUN

7 June 2016 21:48 WIB
 
1
loading...

SUMEDANGONLINE: PT Kahatex dan Pemkab Sumedang telah mendaftarkan banding, Senin (6/6) atas putusan PTUN yang menunda pemberlakuan Surat Keputusan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) oleh Bupati Sumedang.
“Kami sudah mendaftarkan banding, Senin (6/6) kemarin dan bersama Pemkab Sumedang sedang melakukan upaya-upaya hukum,” ujar Kuasa Hukum PT Kahatex Andy Nababan kepada wartawan saat melakukan konferensi pers di PT Kahatex, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Selasa (7/6).
Andy mengatakan, dalam bentuk upaya hukum tersebut diantaranya, meminta arahan dan solusi yang dapat diterima semua pihak dalam menjalankan penetapan penundaan tersebut kepada presiden, Menteri Polhukam, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan BPKM.
Mengingat hal tersebut, sambung Andy, pihak perusahaan merasa perlu melakukan banding terhadap putusan PTUN, karena sangat berdampak pada kelangsungan PT Kahatex dan kelangsungan kehidupan sosial.
“Jika putusan penundaan dilakukan, maka akan berdampak langsung pada proses produksi, mengingat PT Kahatex adalah industri tekstil terintergrasi. Pasalnya, penundaan itu untuk mengkaji dan waktunya sangat lama,” katanya.
Jika penundaan dan berlangsung, kata Andy, berarti menghentikan kegiatan operasi perusahaan. Padahal, setiap industri yang berproduksi tidak ada yang tanpa mengeluarkan limbah cair.
“Kalau tidak bisa membuang limbah, berati tidak dapat produksi. Dampaknya juga pasti ke karyawan,” kata dia.
Andy berharap, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah dan pengadilan dapat mempertimbangkan alasan tersebut sebelum dilakukan penetapan itu. Sebab akan mempengaruhi kepada karyawan PT Kahatex yang mencapai hingga 55 ribu orang belum ditambah dengan 1.000 karyawan dari perusahaan lainnya.
“Total karyawan sekitar 56 ribu, bayangkan saja jika semua karyawan diliburkan. Belum lagi nasib para pemasok kebutuhan industri, UKM, PKL, pemilik kontrakan hingga angkutan umum akan terkena imbasnya,” ucapnya.
Andy menyebutkan, jika PT Kahatex produksinya diberhentikan maka akan berpengaruh 80 persen kebutuhan garmen di Jawa Barat.
“Bahkan 60% pembayaran listrik untuk penerangan Sumedang dari PT Kahatex, ya siap-siap gelap gulita jika produksi dihentikan. Makanya kami akan berupaya menyurati presiden untuk mencari terobosan hukum,” pungkasnya.
Sementara, Manager Umum PT Kahatex, Ludy Sutedja mengatakan, terkait limbah cair PT Kahatex sudah menyiapkan antisipasi pembuangan limbah melalui sistem pipanisasi jika keputusan tersebut tetap dilakukan.
“Padahal kami sudah sangat teliti sekali untuk pengolahan limbah, dari limbah berbahaya kami olah menjadi tidak berbahaya dan itu sudah sesuai mekanisme biologi hingga kimiawi,” kata Ludy.
Tudingan limbah cair yang mencemari lingkungan, ujar Ludy, perlu dibuktikan secara konkret. Bahwa limbah yang mencemari lingkungan bukan milik PT Kahatex. Ada juga limbah rumah tangga masyarakat yang berkontribusi besar terhadap pencemaran hingga 70%.
Ludy mengaku, dari hasil pengolahan limbah yang dibuang ke Sungai Cikijing juga sudah di uji coba dengan ikan mujaer, yakni ikan disimpan selama beberapa bulan dan ikan tersebut bisa bertahan hidup.
“Ini terbukti limbah olahan kami tidak berbahaya, dan kami telah memiliki 3 hektar lahan untuk pengolahan limbah dan akan menambah lagi lahan seluas 7.400 meter persegi untuk pengolahan IPALnya,” katanya.
“Jika ada permaslahan yang sering melibatkan PT Kahatex, pihaknya ingin pemerintah selalu mengajak perusahaan untuk selalu berkoordinasi,” harap Ludy.