Inilah besaran hak keuangan bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

21 December 2016 11:56 WIB
 
0
Ilustrasi
NET/ILUSTRASI
Ilustrasi
loading...

SUMEDANGONLINE, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional.
Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dalam Perpres tersebut dijelaskan, hak keuangan bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional diberikan dalam bentuk honorarium setiap bulan.
Besaran honorarium tersebut adalah:
a. Ketua Harian sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
b. Anggota yang berasal dari Menteri maupun Pejabat Pemerintah lainnya sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
c. Anggota yang berasal dari unsur pemangku kepentingan sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
Sebelumnya pada Perpres Nomor 27 Tahun 2010 disebutkan besaran honorarium:
a. Ketua Harian sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
b. Anggota yang berasal dari Menteri maupun Pejabat Pemerintah lainnya sebesar Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
c. Anggota yang berasal dari unsur pemangku kepentingan sebesar Rp 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Fasilitas yang diterima anggota DEN yakni kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas setara dengan kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas eselon Ia. Dalam hal Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional telah menerima fasilitas kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi. Pelaksanaan ketentuan pemberian fasilitas kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksuddilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 November 2016.
Disebutkan dalam laman tersebut, salahsatu pertimbangan naiknya honorarium DEN tersebut dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kinerja Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian besaran honorarium bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional.(Pusdatin/ES)