Ini tiga poin permasalahan dampak sosial Jatigede menurut Kang TB Hasanuddin

29 December 2016 23:18 WIB
 
0
Anggota DPR / MPR RI, TB Hasanuddin
Istimewa
Anggota DPR / MPR RI, TB Hasanuddin
loading...

SUMEDANGONLINE — Permasalahan dampak sosial Jatigede menjadi salahsatu pokok bahasan dalam rapat konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kabupaten Sumedang. Hal itu terkait adanya rencana sejumlah masyarakat yang akan kembali ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya.
“Ada beberapa hal yang terkait hal itu (penyampaian aspirasi) dan saya tadi sudah minta ke DPC untuk mengecek hal ini ke lapangan,” kata anggota DPR / MPR RI, TB Hasanuddin pada jumpa pers dengan wartawan di Kantor DPC PDI Perjuangan Sumedang, Kamis (29/12/2016).
Lanjut dia, yang kali pertama perlu dilakukan pengecekan yakni program rekstrukturisasi infrastruktur di wilayah Jatigede yang sudah direncanakan sebelum Jatigede selesai. “Misalnya janji dari pemda itu listrik, hingga sekarang belum,” ujarnya.
Yang kedua lanjut dia, sarana pendidikan di Jatigede hingga hari ini belum optimal. “Dan yang ketiga yang menghawatirkan, mereka yang tadinya pindah ke daerah-daerah relokasi. Mereka mengeluh, kan sawah sudah tenggelam, ayeuna dahar naon abdi (sekarang saya makan apa). Sementara kemampuan kemandirian mencari makan, tidak ada. Untuk turun ke air, membuat keramba, itu dihentikan. Menghasilkan ikan belum, sawah sudah tenggelam. Kemudian di rumah anak-anak tidak jelas sekolahnya, beuteung lapar, siapa yang tanggung jawab?”
“Padahal Jatigede ini dipersembahkan untuk NKRI, jadi NKRI harus bertanggung jawab atas ini, ya. Saya sudah berkoordinasi dengan menteri PU, tetapi kan menunggu laporan dari bupati ke gubernur. Siga jauuh pisan (komunikasi), jiga ti Mekkah ka Jakarta. Sementara mereka (warga Jatigede) harus makan. Ini persoalan birokrasi,”
“Jadi tolong disampaikanlah biar kedengaran Pak Eka, supaya nanti diajukan ke sana (pusat). Saya siap, di pusat. Berdasarkan data dan fakta, karena saya tidak mungkin sekarang ini membawa data dari bawa langsung ke atas, mau bagaimana pertanggungjawabannya, tidak bisa. Jadi harus diajukan (terlebih dahulu) oleh Pemda ke provinsi, kalau bisa diatasi oleh provinsi, ya sudah jalan. Tapi kalau tidak, provinsi mengajukannya ke pusat. Itu jadi akuntabilitas pengajuan, saya tidak bisa mengambil langsung ke lapangan bawa ke pusat, karena pelaksana nanti adalah Pemda Sumedang.”
“Karena itu saya berharap semua kebutuhan segera diajukan, ada rumah yang belum selesai diajukan.”
“Ada yang membawa misalnya (laporan) dari OTD (orang terdampak) Jatigede, tapi itu kan harus di klarifikasi dulu. Pak TB nih saya bawa datanya begini-begini, tidak bisa, secara akuntabilitas tidak bisa. Jadi harusnya ini diklarifikasi oleh Pemda, dipertanggungjawabkan keuangan negaranya, lalu di bawa ke provinsi, dibawa ke pusat. Itu persoalan administrasi, persoalan birokrat yang harus kita benahi. Itu kira-kira.” ***