Hutang pemkab Sumedang ke BPJS Kesehatan tembus Rp 70 Miliar

15 May 2017 16:45 WIB
 
4
Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sumedang, Adrika Wendi (tengah) saat jumpa pers terkait pendaftaran JKN-KIS melalui telepon Care Center 1500-400.
Istimewa
Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sumedang, Adrika Wendi (tengah) saat jumpa pers terkait pendaftaran JKN-KIS melalui telepon Care Center 1500-400.

SUMEDANG – Pantastis, hutang pemerintah kabupaten Sumedang yang belum dibayarkan ke BPJS Kesehatan senilai Rp 70 Miliar. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Adrika Wendy usai Sosialisasi Virtual Service dan Kanal Pendaftaran, Senin (15/5/2017).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebenarnya pihak BPJS dan pemerintah kabupaten Sumedang telah melakukan mediasi melalui kejaksaan negeri Sumedang. Mediasi tersebut membuahkan hasil pihak pemerintah kabupaten Sumedang membayar hutangnya senilai Rp 4 Miliar, namun masih tersisa jumlah yang terbilang masih banyak. “Mediasi baru sekali kita lakukan di Kejari Sumedang. Kita berharap, tunggakan dibayar penuh,” harapnya.
Disinggung alasan apa yang menyebabkan pemerintah kabupaten Sumedang menunggak sampai sebesar itu. Adrika menyebutkan, alasannya memang klise yakni terkait terkendalanya masalah anggaran keuangan di pemerintah kabupaten Sumedang. ”Sama seperti yang terjadi di daerah lain pemda sedang ada masalah dengan keuangan,” tuturnya.
Merujuk pada Peraturan Presiden diantaranya yang mengatur terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari Lima persen besaran iuran, Satu persen ditanggung pihak pekerja dan sisanya sebesar Empat persen oleh si pemberi pekerjaan. Hal berbeda dengan PNS, iuran sebesar Lima persen itu sebesar Dua persen oleh PNS dan Pemkab sebesar Tiga persen.
Selain terkendala anggaran, ternyata dikatakan Adrika, Pemkab Sumedang pun belum menganggarkan secara maksimal untuk iuran BPJS tersebut. Hingga berita ini disusun belum dikonfirmasi terkai masalah hutang tersebut ke pihak pemerintah kabupaten Sumedang. (AA Forkowas)

4 COMMENTS

  1. Naha nya Kang Igun Gunawan bisa kitu? Apan meureun geus aya rengkolna anggaran BPJS dina APBD? Atuh nya pantes mun layanan kasehatan BPJS daek teu hanteu ….. “Kasehatan gratis!” …. “Pendidikan gratis!” …. ukur slogan politis. Deudeuh teuing Era Reformasi….