Duh, Ada 5 ribu warga OTD Jatigede Rawan Pangan

16 March 2017 22:04 WIB
 
0
Edi Askhari, Anggota DPRD Sumedang.
Pitriyani
Edi Askhari, Anggota DPRD Sumedang.

SUMEDANG – Ancaman rawan pangan korban pembangunan bendungan Jatigede, bukan hisapan jempol. Dari hasil laporan sementara para kepala desa dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumedang di Aula Kantor Kecamatan Darmaraja, siang tadi (16/3/2017). Terkuak data ada sekira 5 ribu warga terdampak Jatigede yang hari ini, terancam rawan pangan dan memerlukan penanganan segera.
”Kejadian itu memang sangat miris disatu sisi, Jatigede ini konon katanya untuk kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, realitanya justru menyengsarakan. Dan, banyak yang menderita, anehnya lagi yang ibu meninggalkan anak di Tanjungmedar itu jadi viral, ini yang jumlahnya 5 ribu kok tidak tersentuh,” ungkap salahseorang warga.
Menyikapi kerawanan pangan itu DPRD Sumedang akan segera mendesak Bupati Sumedang untuk segera membuat dua SK sekaligus untuk penanganan dampak social kerawanan pangan tersebut.
”Mengeluarkan SK tentang pembentukan tim identifikasi terhadap seluruh warga genangan Jatigede di 6 Kecamatan dan yang di luar kecamatan, yang dalam kondisi rawan pangan. Yang kedua harus dibentuk tim khusus penanganan kemiskinan. Dua tim ini sangat mendesak, dan memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Edi Askhari usai acara berlangsung.
”Kita juga meminta saudara bupati untuk melakukan tindak-tindakan jangka pendek, menggalang potensi dan kemampuan daerah, termasuk bantuan provinsi dan pusat untuk mengalokasikan pangan ke daerah-daerah yang rawan pangan.”
Dia menyebutkan daerah yang rawan pangan tersebut yang Nampak jelas berada di tiga kecamatan, yakni Darmaraja, Wado, dan Jatinunggal. Tiga daerah tersebut memang paling banyak menampung warga terdampak Jatigede. ”Jadi ini merupakan data awal berdasarkan hasil laporan dari kepala desa dan TKSK, itu yang kita akan identifikasi ulang lebih jauh. Langkah segera ini, tentu saja harus melibatkan semua pihak. Tadi kita Tanya dinas pertanian ketahanan pangan punya stock, berapa BPBD punya anggaran yang bisa disalurkan. Kita juga nanti, akan meminta bantuan ke pihak provinsi,” tambah Edi.
Dia pun mendeadline, dalam waktu 4 bulan permasalahan kerawanan pangan tersebut dapat segera tertangani. “Karena dari mulai sekarang sudah terjadi rawan pangan, sampai nanti setelah lebaran. Itu yang harus diutamakan. Oleh karenanya, harus terencana, berapa jumlahnya, berapa stock dan berapa yang harus disalurkan,” imbuhnya. ***