Crowded, Enam Ribu Kapal Bakal Dialihkan ke Natuna

23 June 2016 17:24 WIB
 
0
Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi didampingi sejumlah menteri memberi keterangan pers, di atas KRI Imam Bonjol, yang berlayar di Natuna, Kamis (23/6) siang. (Foto: NIA/Humas)
Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi didampingi sejumlah menteri memberi keterangan pers, di atas KRI Imam Bonjol, yang berlayar di Natuna, Kamis (23/6) siang. (Foto: NIA/Humas)

SUMEDANGONLINE: Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan menyebutkan penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.
“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut, seperti dilansir website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, siang ini.
Menlu Retno Marsudi mengemukakan, ini bukan pertama kalinya Presiden melakukan rapat di lapangan atau tidak di Jakarta.
“Di Borobudur, di Toba (juga pernah),” ujarnya.
Adapun arahan Presiden di awal pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hak-hak berdaulatnya, menurut Menlu, merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Menlu menjelaskan, Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan ke berbagai pulau terluar di berbagai pulau terluar di perbatasan Indonesia, baik yang berbatasan dengan Papua, dengan Malaysia, maupun dengan Timor Leste. Namun diakui Menlu sebagaimana disampaikan Menko Polhukam ini pertama kalinya Presiden berkunjung ke Natuna. (*/rls)