Bupati Sumedang, dideklarasikan sebagai Nazir wakaf PASA

21 October 2016 21:36 WIB
 
0
Anggota keluarga besar Pangeran Sumedang menyepakati ditetapkannya Bupati Sumedang, Ir. H. Eka setiawan, Dipl, SE, MM sebagai pengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tersurat dalam Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.
Humas Setda Sumedang
Anggota keluarga besar Pangeran Sumedang menyepakati ditetapkannya Bupati Sumedang, Ir. H. Eka setiawan, Dipl, SE, MM sebagai pengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tersurat dalam Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.

SUMEDANGONLINE: Menidaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor: 004/BWI/NZ/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penetapan Nazir (Pengelola) Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Kabupaten Sumedang. Jumat (21/10/2016), di Gedung Sri Manganti Komplek Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang diadakan pertemuan membahas langkah-langkah yang diambil dalam rangka pemeliharaan wakaf dimaksud.
Selain dihadiri oleh keluarga besar Pangeran Sumedang, rapat dihadiri pula oleh unsur Badan Wakaf Indonesia(BWI) perwakilan Jawa Barat, dan jajaran nazir wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja (PASA) yang terdiri atas Bupati Sumedang H. Eka Setiawan selaku Ketua, Kepala Kantor Kemenag Sumedang H. Hasen selaku Sekretraris, Ketua MUI Kabupaten Sumedang K H Adam Malik Ibrohim selaku Bendahara, dan jajaran anggota.
Salah satu keputusan dari pertemuan tersebut adalah anggota keluarga besar Pangeran Sumedang menyepakati ditetapkannya Bupati Sumedang, Ir. H. Eka setiawan, Dipl, SE, MM sebagai pengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tersurat dalam Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja. Keputusan lainnya adalah dibentuknya Tim Kerja untuk menyusun kepengurusan badan hukum pengelola harta wakaf.
Bupati Sumedang H. Eka Setiawan menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kehadiran seluruh perwakilan keluarga besar Pangeran Sumedang.
“Teriman kasih atas kerja sama serta kesediaan saudara-saudara untuk duduk bersama-sama demi keberlangsungan amanah wakaf ini. Semoga kita bisa secepatnya menyelesaikan sertifikasi wakaf semua harta wakaf yang ada,” tutur Bupati.
Selaku nazir, Bupati berjanji akan menjaga, mengamankan dan mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya serta akan menerima masukan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. “Dalam mengemban amanah ini, saya tetap meminta masukan-masukan dari keluarga besar Pangeran Sumedang,” kata Bupati.
Disebutkan dalam ikrar wakaf yang dibuat pada 22 September 1912 tersebut bahwa yang menjadi nazir dalam pengelolaan harta wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja adalah pejabat tertinggi, apapun namanya, dalam pemerintahan di Kabupaten Sumedang yang sekarang dijabat oleh seorang Bupati. Demikian disampaikan Rd. Sapei Prawiradilaga dalam paparannya.
Masih dalam ikrar wakaf tersebut, Pangeran Aria Soeria Atmadja mengamanatkan agar barang yang diwakafkannya itu tidak diwariskan, tidak diganggu gugat oleh siapa pun juga, tidak dijual, tidak diubah, tidak ditukar dan tidak digantikan. “Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan agama bahwa wakaf itu hanya untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap, tidak boleh dijual, diwariskan, diberikan, apalagi dijualbelikan,” ujarnya.
Sebagai upaya untuk mengamankan seluruh wakaf peninggalan Pangeran Aria Soeria Atmadja, lanjut Sapei, BWI Pusat telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor: 004/BWI/NZ/2016 tentang Penetapan Nazir (Pengelola) Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Kabupaten Sumedang. “Dari 87,9 Ha tanah wakaf yang ada, baru 32,9 Ha yang sudah ada sertifikat wakafnya. Penerbitan sertifikat wakaf harus jelas siapa nazirnya. Oleh karena itu, dikeluarkanlah SK BWI tersebut,” tuturnya.
Dr. H M Athoillah MAg yang mewakili Sekretaris BWI perwakilan Jawa Barat Dr H. Tatang Astarudin, SAg, SH, MSi menilai bahwa unsur-unsur wakaf baik menurut fikih Islam maupun UU No. 41 Tahun 2004 dalam wakaf Pangeran Aria Soeria Atmaja sudah terpenuhi. “Dalam ikrar wakaf yang dibuat oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja semuanya telah jelas siapa yang mewakafkan, siapa yang menjadi nazir, apa yang diwakafkan, lafaz wakaf, jangka waktunya, dan peruntukannya. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan nazir yang sudah ditetapkan agar segera melakukan tugas-tugasnya dalam rangka menjaga dan mengamankan harta wakaf. “Tugas nazir diantaranya adalah melaksanakan administrasi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya, dan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,” ujarnya.
Tugas lainnya adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. “Harta benda wakaf semuanya harus didafatarkan dalam Akta Irar Wakaf. Untuk harta wakaf yang jumalahnya lebih dari 20.000 m² didafatarkan ke BWI Pusat,” terangnya.
Sementara itu, Dr. Rd. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, CA, CPA selaku perwakilan keluarga besar Pangeran Sumedang mengusulkan untuk segera membentuk tim formatur jajaran pengurus yayasan atau badan hukum pengelola wakaf. “Segera bentuk tim formatur, termasuk menyusun kembali Anggaran Dasar badan hukum yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang baru,” ucapnya. (hum)