Bendung Cipanas, Komisi D: Utamakan penyelesaian lahan masyarakat

24 November 2016 21:30 WIB
 
1
Ketua Komisi D DPRD Sumedang, Dadang Romansyah (kiri).
istimewa
Ketua Komisi D DPRD Sumedang, Dadang Romansyah (kiri).

SUMEDANGONLINE: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani kontrak kontruksi tiga bendungan yang akan dibuat di Jawa Barat, yakni Bendungan Kering (Dry Dam) Ciawi di Kabupaten Bogor, Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, dan Bendungan Leuwikeris Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Sumedang membenarkan jika rencana pembuatan bendungan tersebut sudah bergulir sejak lama. Bahkan, sejak Juli lalu telah dilakukan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Barat.

“Untuk bendungan Cipanas memang sejak Juli lalu penetapan lokasi dari gubernur sudah keluar. Dan menurut perencanaan di BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Cimanuk Cisanggarung 2017 diharapkan pekerjaan fisik sudah dimulai dan selesai 2019,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumedang, Dadang Romansyah saat dikonfirmasi.

Meski demikian sebut dia, Komisi D mewanti-wanti agar segala permasalahan terkait ganti untung lahan dapat segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

“Selesaikan terlebih dahulu pembebasan lahan pada lokasi lahan hak milik masyarakat. Karena sebagian besar lahan untuk bendungan Cipanas merupakan lahan Perhutani dan itu bisa diselesaikan kemudian antar kementerian,” kata dia. ***

1 COMMENT